Seorang polisi berdiri di atas puing-puing rumah anggota Ahmadiyah yang diserang massa di Cikeusik, Senin (2/7).

Seperti banyak warga rantau Indonesia di Amerika, saya malu sekali minggu lalu ketika beberapa kenalan Amerika menanyakan soal kasus penganiayaan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik yang masuk berita di sini. Bagaimana saya bisa menjelaskan kebiadaban yang dilakukan atas nama agama ini? Saya pun terketuk untuk membuat liputan mengenai warga Ahmadiyah di Amerika, dengan harapan perbandingan ini bisa sedikit membuka mata pelaku dan simpatisan kekerasan antar agama bahwa tindakan mereka tersebut kerdil dan nista.

Berangkatlah saya mengunjungi Mesjib Baiturahman di daerah Silver Spring, Maryland, sekitar 50 menit dari ibukota Washington, DC. Saya disambut dengan hangat, lengkap dengan tawaran minum teh dari Naseem Mahdi, wakil ketua Komunitas Ahmadiyah Amerika. Dari Naseem Mahdi saya belajar mengenai jemaah Ahmadiyah di Amerika yang ternyata aktif sejak tahun 1920an. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa puluh ribu di antara sekian juta umat Muslim di Amerika. Namun mereka cukup aktif. Awal tahun ini misalnya, mereka melancarkan kampanye “Muslims for Love, Peace and Loyalty” yang membawa pesan cinta damai. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah menyewa billboard video besar di Times Square, pusat kota New York dan membagikan selebaran pada warga dan wisatawan.

Naseem Mahdi menjelaskan meski umat Ahmadiyah Amerika dan Muslim Amerika pada umumnya tidak punya hubungan kerja yang intim, namun kedua kelompok ini saling santun dan menghormati. Kedua kelompok meyakini benar prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstistusi Amerika. Menurut Mahdi, “Warga di sini tahu konstitusi AS menjamin kebebasan beragama. Tak ada yang bisa menentukan saya Muslim, kamu bukan, saya Kristen, kamu bukan. Ini hak pemberian Tuhan dan dilindungi konstitusi. Orang boleh saja bilang kami bukan Muslim tapi tak ada yang bisa memaksa kami. Sayangnya di beberapa negara Muslim, penindasan terhadap Ahmadiyah dilegalkan.”

Seorang polisi berdiri di atas puing-puing rumah anggota Ahmadiyah yang diserang massa di Cikeusik, Senin (2/7).

Ada banyak hal yang bisa saya kecam mengenai kehidupan di Amerika. Namun kebebasan beragama dan menyatakan pendapat yang mereka terapkan adalah prinsip yang menurut saya begitu luhur dan indah, serta amat layak jadi inspirasi. Prinsip “separation of church and state, ” atau pemisahan antara negara dan agama, menjamin bahwa dalam demokrasi, kelompok agama mayoritas tidak dapat menindas hak kelompok agama minoritas. Agama Mormon misalnya, sempalan gereja Latter Day Saints yang oleh sebagian umat Nasrani dianggap sesat, tetap diberi ruang bernapas sepanjang tidak melanggar hukum. Hukum dalam hal ini adalah semua undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, dan semua hukum tersebut tunduk pada Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan beragama. Intinya, di sini orang bebas menyembah siapapun dan apapun. Bebas pula untuk tidak menyembah sama sekali. Tak ada yang merasa terganggu kalau saya tiba-tiba menyatakan menyembah Donald Bebek misalnya. Lebih tepatnya, bisa saja ada yang terganggu tapi jika kemudian pihak tersebut menindas saya, aparat tidak ragu menindak secara hukum. Peristiwa tersebut diperlakukan seperti kriminalitas, selesai urusan.

Makin miris saya mendengar penjelasan beberapa pejabat Indonesia yang seolah masih menyalahkan para korban. Selama Ahmadiyah masih mengaku Islam, seolah kekerasan yang terjadi bisa dijustifikasi. Ini sulit saya terima. Prinsip saya, selama seseorang yakin dengan agamanya, apa sih pengaruhnya keyakinan orang lain? Kekerasan yang mengatas-namakan agama bagi saya tak lebih dari /insecurity, /kekerdilan jiwa dan pembodohan yang ditunggangi kepentingan tertentu. Jangan biarkan kebiadaban ini terjadi lagi. Berikan setiap orang ruang untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Tindak pelaku kekerasan dengan prinsip supremasi hukum, siapapun pelakunya.

Semoga kita semua bisa lebih dewasa. Salam dari Washington.

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.

Para wartawan asing menyimak pidato Presiden Hosni Mubarak di sebuah hotel di Kairo, Selasa (2/2). Dalam pidato ini, Mubarak mengumumkan ia tidak akan mencalonkan diri lagi pada pemilu berikut di bulan September (AP Photo/Lefteris Pitarakis).

Pada hari Rabu, 2 Februari, kemarin Presiden Barack Obama memalingkan wajahnya dari sekutu terkuat di jazirah Arab dengan mengutuk kekerasan antara pendukung Presiden Hosni Mubarak dan demonstran yang merebak menjadi bentrok berdarah di Kairo dan menyerukan agar Presiden Mubarak mempercepat proses transisi kekuasaan.

Selama dua minggu ini, menarik untuk melihat evolusi posisi pemerintah Obama mengikuti krisis yang berkembang begitu cepatnya bahkan dalam hitungan jam, bukan hari.

Minggu, 29 Januari, utusan khusus Gedung Putih, mantan Dubes AS untuk Mesir Frank Wisner yang kenal dekat secara pribadi dengan Presiden Mubarak dikirim ke Kairo. Menurut laporan beberapa media ketika Wisner berangkat, belum jelas apa pesan Gedung Putih yang harus disampaikannya pada Mubarak, dan baru dalam beberapa kali hubungan telepon selama perjalanan pesawat terbang ke Kairo, diputuskan bahwa Wisner akan menyampaikan pada Mubarak agar tidak ikut pemilu mendatang dan segera menyiapkan transisi politik secara teratur.

Frank Wisner betermu Mubarak pada hari Senin, yang pada hari Selasa kemudian berpidato menyatakan tidak akan lagi mencalonkan diri dalam pemilu September mendatang, bukan lengser sekarang. Tak lama kemudian Presiden Obama menelpon Presiden Mubarak lalu menyampaikan pidato. Ia tampak hati-hati dan tidak menyatakan Presiden Mubarak seharusnya turun segera dan menekankan bukan tempatnya AS atau negara manapun untuk menentukan pemimpin Mesir, namun menekankan bahwa proses transisi harus melibatkan semua suara dan kubu oposisi Mesir. Hal ini kemudian dijabarkan oleh Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs sebagai ‘termasuk kelompok non-sekuler’ (kelompok Ihwanul Muslimin).

Tak lama kemudian kekacauan merebak di Kairo antara massa pro dan anti-Mubarak. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Mesir merilis pernyataan menolak seruan Barat agar Mubarak segera mundur dan bahwa pihak asing memicu kerusuhan dalam negeri Mesir.

Para demonstran anti-pemerintah menonton pidato Presiden Obama dari Washington, DC, yang memberikan reaksinya atas perkembangan terbaru di Mesir, Rabu (2/2), (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

Washington kalang-kabut menentukan posisinya terhadap Mesir. Di satu pihak, AS tentu ingin stabilitas demi menjaga kepentingannya di kawasan, terutama menyangkut keamanan dan masa depan Israel, pemberantasan terorisme dan kelompok fundamentalis, serta kepentingan ekonomi berkaitan dengan lancarnya transportasi 40 persen minyak dunia yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara melewati Terusan Suez. Di pihak lain, AS tak bisa kelihatan ketinggalan kereta di tengah gerakan reformasi dunia Arab, dan harus bergerak sekarang untuk memastikan bahwa perjuangan rakyat Mesir ini tidak kemudian diambil-alih oleh kelompok fundamentalis yang bertujuan menciptakan pemerintahan represif dan tidak bersahabat dengan Barat.

Banyak pihak menuduh pemerintahan Obama selalu terlambat selangkah dalam mengikuti krisis Mesir. Ada analisa yang menyatakan bahwa hal ini disengaja, Gedung Putih sengaja menunjukkan bahwa kebijakan mereka bersifat responsif dan bukan mendikte situasi di lapangan. Itu sebabnya mereka memilih terminologi “transisi teratur yang harus dimulai sekarang”, terminologi longgar yang bisa diartikan berbagai cara, dan bukan tuntutan tegas seperti “Mubarak harus mundur sekarang.” Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa gerakan ini murni milik rakyat Mesir dan bukan tunggangan Barat.

Tapi, Barack Obama bukan cuma sekedar penonton. Harus diingat bahwa ialah yang berpidato di Kairo menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Meski bukan Barak Obama yang menanam benih reformasi di Mesir, namun menurut saya, ia turut ‘menyiram’ benih yang sekarang menjadi gerakan yang merebak pecah.

Lebih dari sekedar putus hubungan dengan sekutu dekat di Timur Tengah, krisis Mesir ini merupakan taruhan besar bagi kepentingan AS. Dengan merebaknya revolusi rakyat di berbagai negara Arab: Tunisia, Mesir, Yaman, pemerintah AS cemas kerusuhan akan dimanfaatkan oleh kubu radikal seperti Al-Qaida dan melemahkan operasi kontra teror AS di kawasan. Namun sebaliknya, jika demo di jalan ini dapat mewujudkan transisi damai menuju pemerintahan pluralistik dan sekuler, hal ini akan melemahkan argumen Al-Qaida bahwa satu-satunya jalan menggulingkan pemerintahan-pemerintahan Arab yang otoriter dan pro-Barat adalah dengan melancarkan jihad berdarah. Pemerintahan-pemerintahan baru di Timur Tengah yang demokratis, non-represif akan membuka lembaran baru bukan hanya bagi rakyat Timur Tengah namun juga bagi hubungan Islam dan Barat.

Bagaimana menurut Anda?

*Blog ini berisi opini penulis yang tidak mencerminkan pendapat maupun posisi editorial VOA.